Jangan Hanya Ngomong: Wiranto Harus Tangkap Kutu Busuk Demokrasi..

JANGAN HANYA NGOMONG: WIRANTO HARUS TANGKAP KUTU BUSUK DEMOKRASI

Oleh: Dimas Supriyanto

Pernyataan Menko Polhukam Jendral TNI. Purn. Wiranto menuai reaksi keras berbagai kalangan. Terutama tokoh tokoh oposisi dan juga kalangan pers.

Senior senior yang saya hormati, tak terkecuali: Goenawan Mohammad, H. Ilham Bintang dan Wina Armada SA memberikan tanggapan dengan sudut pandang dan gaya masing masing.

Selaku junior, saya mengamini saja. Tabik - menjura. Apalah saya ini - dibanding beliau beliau yang memiliki pandangan jauh ke depan. Sedangkan saya hanya bisa memandangi wajah wajah artis film saja.

Tapi - sebagai warga negara dan juru tulis fesbuk pinggiran, saya ingin memberikan catatan. Hanya sedikit catatan.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu.
Tim hukum nasional ini terdiri atas beberapa pakar. Saat ini dia pun mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.

"Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto, sebagaimana dikutip dari media online, Senin (6/5/2019).

Menurut saya, dalam hal ini Pak Wiranto memang ada salahnya.

Kesalahan Pak Wiranto adalah dia masih bicara bicara saja di hari ini. Itu seperti menyiram bensin di tengah percikan api - menabuh gendang di antara penari yang ingin joged.

Kaum oposisi dan penyebar hoaks senang karena kejengkelan mereka ditanggapi. Frustrasi mereka terlampiaskan.

Yang harus dilakukan Pak Wiranto, menurut saya adalah langsung bertindak. Action!

Tangkap tokoh tokoh provokator yang dimaksud dan kandangkan - yang penting ada pasalnya. Nanti rakyat akan lihat nyali mereka.

Pemanggilan terhadap Bactriar Nasir merupakan awal. Amankan 250 juta rakyat di NKRI dari kutu busuk demokrasi.

Sudah terbukti oposan yang berulah, melewati batas - dan menabur bibit keresahan - ketika dikandangkan langsung menciut; jantungan, tekanan darah naik, semua penyakitnya kumat, fisik akan merosot dan meraung. Memerlukan kehadiran dokter dan tenaga medis.

Dalam kasus aksi 212 pada awal Desember 2016 lalu - penangkapan pada 11 tokoh oposisi di Subuh hari langsung mencegah upaya makar yang membahayakan negeri.

Tokoh tokoh oposisi yang ada sejauh ini adalah para "artis panggung" yang mendapat energi lebih bila ada massa yang bertepuk tangan atas pernyataan dan aksi mereka. Bila mereka diciduk dan disisihkan dari massa pendukungnya - dan masuk sel - mereka akan mengkerut seperti tikus masuk got.

Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani adalah contohnya. Keduanya langsung kuyu layu begitu digiring dan dijebloskan ke tahanan untuk kemudian diadili.

Saya dengar, dia yang dijuluki Imam Besar dan kesrempet kasus chatting seks itu juga trauma dengan ruang sel. Makanya pilih kabur ke luar negeri dan koar koar dari pelarian.

Media media besar dan independen saya yakin tidak dalam bidikan Pak Wiranto - sebagainana dikhawatirkan tokoh pers. Yang dimaksudkannya adalah media sosial. Akun akun buzzer memang harus dibrangus.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meluruskan pernyataan Pak Wiranto terkait penutupan media yang membantu melanggar hukum adalah ditujukan kepada akun media sosial abal-abal.

"Yang akan dimatikan itu kalau media yang abal-abal itu, dan yang sungguh tidak bertanggung jawab," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta dikutip antaranews, Selasa (7/5/2019).

Menurut Pak Moeldoko, terdapat sejumlah akun media sosial yang meresahkan masyarakat melalui sebaran isu.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak salah mengartikan pernyataan Menko Polhukam tersebut

Bukan rahasia lagi - di kalangan bawah, para pemegang hape dan media sosial - tak tahu mana berita benar dan hoaks, sumbernya media kredibel atau abal abal. Mereka main 'share' tanpa mikir dua kali.

Negeri ini terlalu besar dan mudah dibakar dengan hoaks. Banyak kasus negeri hancur karena hoaks.

Yaman dan Suriah contohnya. Dan para provokator yang meluluh-lantakan dua negeri itu sudah lari ke sini..

Belajar dari Arab dan China. Pemerintah mereka tegas menangkap siapa pun yang ingin merongrong negeri. Tak peduli ulama yang dihormati. Apalagi yang cuma ulama jadi jadian..

KUBU OPOSISI telah lama dijadikan persembunyian dan bungker bagi tokoh bermasalah. Menteri menteri yang dipecat menyeberang ke kubu oposisi. Direktur perusahan Lapindo yang punya tanggungan utang Rp.700 miliar dan gagal bayar - mendadak jadi ulama dan masuk kubu oposisi.

Jendral jendral pensiunan yang tak punya saluran politik mendadak jadi patriot dan masuk oposisi.

Mereka beroposisi bukan dengan konsep - tapi karena sakit hati, ngemplang utang, kesal karena dipecat dan nganggur setelah pensiun: 'post power syndrome'.

Oposisi minim gagasan; asal ganti presiden. Sekedar ingin menggulingkan kekuasaan dan menikmati kekuasaan seperti sebelumnya.

Dalam wawancara di TV swasta semalam, Pak Wiranto kembali meluruskan bahwa yang akan dibersihkan adalah media sosial yang menyebarkan hoaks, bukan media cetak sebagaimana yang pernah dilakukan rezim Orde Baru.

Pakar penyusun UU ITE pun menegas.kan ada pasal untuk itu. Bahwa pemerintah wajib meyetop peredaran informasi palsu, yang meresahkan masyarakat dan membahayakan kepentingan umum.

Kiranya senior senior pun mahfum adanya.

Tabik Pak Wiranto. ***