SARAN KE JOKOWI: JUAL KANTOR DEPARTEMEN SEGI TIGA EMAS UNTUK DANA IBUKOTA BARU

SARAN KE JOKOWI:  JUAL KANTOR DEPARTEMEN  SEGI TIGA  EMAS UNTUK DANA BANGUN  IBUKOTA  BARU 

Pro-kontra rencana pindahkan ibukota ke luar Jawa, heboh. Fadli Zon sebut politik alihkan isu. Rizal Ramli katakan, BPJS berantakan, kok mau pindahkan ibukota. Partai Demokrat merapat, PAN merapat ke Jokowi. Tapi kita butuh opisisi, yang keras maupun yang lembut. Yang jelas berdasarkan data dan fakta. Rizal Ramli akan jadi penyorot yang kritis karena pengalaman jadi menteri bidang keuangan dan moneter.

        Jokowi tukang eksekusi. Rencana lama, sejak jaman kepemimpinan Bung Karno, memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebatas wacana kosong.  Banyak rencana rencana yang tertunda lama, dieksekusi oleh Jokowi. Sudah rapat terbatas dan ini serius. JK, sebagai orang Makasar, usul ke Makasar. Tapi tidak, lebih tepat Kalimantan Timur. Palangkaraya sesuai keinginan BK? Tidak. Palangkaraya tak ada laut. Ibukota harus dekat laut. Paser dan penajam, Balikpapan, ada laut. Laut Selat Makasar.

        Ocehan Rizal Ramli benar, BPJS masalah banget. Banyak rumah sakit yang mempersuli pasien BPJS. Beda dengan yang bayar, non BPJS, prioritas. Harga obat obatan mahal. Maka itu, rumah sakit tidak mau menanggungf semua obat. Sebagai harus dibeli. Lha, buat aoa BPJS. Padahal ini menyangkut hajat hidup Wong Cilik, tagline PDIP, partai Jokowi.

        BPJS itu bayar. Asuransi yang mutlak harus dibayar rakyat ke negara. Bukan sepnuhnya dijamin pemerintah, Departemen Kesehatan. Tapi ruginya sangat besar, trilyun. Lha, ke mana duit yuran BPJS itu. Kan semua harus bayar. Sakit enggak sakit harus bayar. Kalau terlambat, kena denda. Setahun gak bayar langsung diblokir. Seharusnya sesuai undang undand dasar 1945, masalah kesehatan rakyat itu ditanggung pemerintah. Pasal 33 UUD 45 jelas, kekayaan bumi negeri ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Termasuk papan, sandang, pangan dan kesehatan.

        “Saya pendukung Jokowi berat. Tapi Jokowi harus dengarkan kritik oposisi. Kritik itu seperti jamu, pahit, tapi mengobati penyaki,” ujar Ustad Muhamad Salim, 68, pakar psikomistisis Banten, pada penulis, pagi ini, Jumat 3/5/2019.

        Memindahkan ibukota dari Jakarta yang over load, penting. Tapi harusnya tidak sekarang. Di tengah ekonomi yang belum stabil benar. Eksekusi boleh, tapi dana Rp 500 trilyun lebi dambil dari mana? Utang lagi?” tanya Ustad Muhamad Salim, tak menuntut jawaban.

        Tapi solusinya, tukar guling. “Paling mungkin semua departemen yang menggunakan tanah lebar dan bangunan bertingkat tinggi, dijual pada pengembang, investor. Contoh gedung Departemen Perindustrian di Jalan Gatot Subroto, tanahnya sangat luas dan berada di segitiga emas perekonomian Jakarta, dujual. Harganya bisa Rp 100 trilyun. Sebelahnya Departemen Tenaga Kerja/Transmigrasi, luas juga juga di Jalan Gatot Subroto jual. Rp 100 triltun juga. Lalu Departmen Parisiwasa, Jalan Thamrin, Merdeka Barat, luas dan tinggi, jual Rp 100 trilyun juga. Departemen Kominfo, sebelahnya, luas dan jual juga. Semua di wilayah segi tiga emas perekonomian. Jal lima kantor departemen, bisa Rp 500 Trilyun dan bangun daerah Paser, Kalimantan Timur, jadikan ibukota. Semua departemen pindah,, kantor negara pindah ke sana, yang tidak mau pecat!” ujar Ustad Muhamad Salim.

        Kenapa di Kalimantan yang dipilih? “Kalimantan itu aman dari jalur gempa. Tak ada jalur gempa di perut bumi dan laut. Tidak ada gunung merapi yang menyebabkan gempa tektonik, tak ada pula gempa teknotik dari lempengan bawwah laut,” ujar Ustad Muhamad Salim.

        Jadi, singkatnya, secara supramistis, Jokowi tak perlu utang untuk memindahkan ibukota, tapi jual kantor departemen di segi tiga emas yang nilainya sangs besar. Saya kira lima gedung departemen di Jalan Gatot Subroto dan Merdeka Barat, sudah cukup membangun ibukota baru,” kata Ustad majdug, nyantai. ****